"Para pendeta tidak boleh menjadi pekerja politik di dalam konstetasi pilkada," tegas Seketaris umum MPH Sinode GPM, Pdt. E.T Maispaitella, M. Si, Senin (21/11/2016).
Dikatakan, jika terbukti ada keterlibatan pendeta dalam setiap proses politik, maka MPH Sinode GPM akan mengambil langkah-langkah dalam hal pembinaan pastoralia kepada pendeta-pendeta.
Dalam rangka yang sama, bagi Gereja sikap politik warga gereja, warga negara adalah bagian dari hak demokrasi. Karena itu dirinya menghimbau kepada para pelayan dan pendeta agar dapat memberikan pencerdasan politik yang baik dan membangun kesatunan dalam sikap warga gereja.
"Karena itu pelayan tidak boleh lalu menjadi bagian dan mendukung salah satu pasangan calon dalam konstetasi pilkada di kabupaten/kota baik di Maluku maupun Maluku Utara," tandasnya.
Menurutnya, keterlibatan pelayan di dalam proses politik justru harus dapat mempersatukan dan bukan memecahkan masyarakat pada pilihan yang praktis.
Karena itu, alangkah baiknya setiap pelayan berdoa dan mencerdaskan warga gereja untuk menyalurkan hak politiknya dengan baik. Sekaligus berharap, pemimpin yang terpilih nantinyya akan benar-benar berjuang bagi kesejahteraan masyarakat diseluruh wilayah yang ada.
Dirinya juga mengharapkan, seluruh umat dan pelayanan GPM di Maluku dan Maluku Utara, untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi agar tetap berlangsung dalam keaadaan baik, jujur, adil, beribawa dan bermartabat sebagai bangsa.
Karena itu dirinya menghimbau kepada masyarakat di Maluku dan Maluku Utara, terutama pada kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2017 untuk berpartisipasi dalam rangka agenda demokrasi ini dan menentukan pilihan sesuai dengan kehendak hati nurani.