"Tadi usul dari teman-teman dari KIP, kominfo akan mencoba untuk menginisiasi agar ada tim yang dibentuk ini nantinya bisa bergerak cepat mengantisipasi hoax, dan kominfo akan menginisiasi itu," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, Semmy Huwae kepada Metro Maluku, usai pertemuan bersama komunitas masyarakat anti fitnah dan Hoax (Mapindo), Komisi Informasi Provinsi (KIP) Maluku, dipimpim asisten III setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ismail Usemahu, yang berlangsung di ruang rapat lantai dua kantor Gubernur, Senin (08/06).
Dikatakan, masuk ini akan disampaikan ke Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang untuk tindaklanjuti secepatnya.
"Nanti kita lapor pak Sekda, lalu bagaimana kita bisa menjalani proses ini seterusnya," ucapnya.
Ia mengakui, trend penyebaran berita hoax sampai pertengahan tahun ini mengalami penurunan. Dari periode Maret sampai April terdapat 14 berita Hoax, namun di periode Juni mengalami penurunan menjadi satu.
Untuk itu, ia berharap dengan adanya kerja pemerintah daerah, bersama berbagai pihak bisa semakin mencerdasarkan masyarakat.
"Jadi kalau dari Maret dia tinggi sekali, grafiknya turun sampai di Juni tinggal satu berita hoax. Itu berati terlihat pemda bekerja dan masyarakat semakin mengerti," cetusnya.
Olehnya itu, pihaknya menghindari agar berita hoax, jangan sampai di goreng oleh pihak-pihak tertentu.
"Orang-orang di rumah kopi, orang-orang yang kurang kerjaan, apalagi memakai Covid-19 untuk menyerang pemerintah. Kan biasanya ada oposisi-oposisi yang lahir untuk mementahkan pemerintah, atau menunjukan ketidaksukaan kepada pemerintah," ucapnya.
Untuk itu dalam rapat, Mapindo berharap ada sinergitas kerja, sehingga kedepan trend penyebaran berita hoax semakin hari semakin terfokus.
Kata Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku itu, Dinas Kominfo Maluku juga sudah menginisiasi dengan Direskrim Polda Maluku. Mengingat akses Mapindo ke polda kecil sekali.
Karena itu, pemda lewat Diskominfo bisa membantu menginisiasinya dengan Polda, sebab ketika kasus sampai di Reskrim pasti akan beproses hukum, supaya ada efek jera.
"Lewat Mapindo ini ada penyelesaian antar kekeluargaan, literasi diperbanyak, dan edukasi dibangun. Tapi tidak ada efek jera. Makanya mereka berharap kalau mereka punya akses ke Polda mereka bisa teruskan itu ke Polda, kalau ada yang kapala batu, sengaja memanasin dengan isi hoax," tuturnya.
Karena sebagai komunitas masyarakat sipil, jelasnya Mapindo telah berjalan, berjuang, bekerja dan telah banyak memberikan solusi berkaitan dengan literasi, edukasi media, pencerdasan masyarakat supaya kemudian masyarakat tidak cerna informasi abal-abal, tapi harus jelas sumbernya, diklarifikasi dan dimengerti.