Medan, infobreakingnews - Pengamat masalah kepolisian Agus Yohanes memuji Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat (Kapolda Jabar) Irjen Pol. Anton Charliyan dan jajarannya yang berani menetapkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab sebagai tersangka dugaan penistaan simbol negara dan pencemaran nama baik.
"Penetapan tersangka terhadap Rizieq Syihab itu sudah tepat dan ini peringatan buat pimpinan dan ormas intoleran. Penetapan tersangka itu bukan serampangan," ujar Agus kepada infobreakingnews.com, Kamis(2/2/2017).
Agus mengatakan, penetapan tersangka itu merupakan bagian dari penegakan hukum yang baik dan profesional. Oleh karena itu, semua pihak termasuk massa intoleran diimbau menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
"Negara tidak boleh takut dan kalah dengan massa intoleran. Jangan sampai hubungan antar masyarakat yang dulunya rukun dan damai justru mengalami degradasi. Kebinekaan bangsa ini milik rakyat. Intoleransi tidak dibenarkan," katanya.
Agus yang juga aktivis antikekerasan ini menambahkan, penetapan tersangka terhadap Rizieq tidak terlepas dari ketegasan Anton yang tidak mau diintervensi.
"Ketegasan Anton Charliyan diyakini membawa kesejukan dan kenyamanan di tengah masyarakat di Jawa Barat. Kapolda lain diharapkan berani melakukan hal sama. Jika ada yang mendesak Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jabar dari jabatannya maka itu yang patut dipertanyakan," ungkapnya.
Menurutnya, tuntutan untuk mencopot Anton tidak fair karena desakan itu terkait dengan penanganan kasus yang sedang berjalan. Tuntutan itu seakan tidak menghormati proses hukum.
"Kapolri yang dikenal tegas dan berintegritas jutru tidak mungkin mau mencopot bawahan yang benar dan profesional dalam melaksanakan tugas. Apalagi, pencopotan itu dilakukan karena tekanan-tekanan dari massa intoleran," jelasnya.
Disebutkan, penyerangan markas dari sebuah ormas keagamaan di Bogor, pengusiran pemuka agama dari Jakarta saat berkunjung ke Sintang, Kalimantan Barat, seakan memperlihatkan konflik dikhawatirkan semakin serius. Keutuhan bangsa pun bisa terancam.
"Belum lagi distribusi informasi negatif yang semakin tidak terkendali di berbagai platform media sosial. Semua itu pun harus dihempang bersama. Masyarakat harus mendukung pemerintah dan polisi menenangkan suasana dalam menghempang informasi menyesatkan itu," sebutnya.*** Juwita Harefa.
Related Posts :
Masyarakat Maluku Dihimbau Tidak Panik
KPU Nias Barat Lantik Panitia Pemungutan Suara di 105 Desa Pada Pilkada 2020
Satu Orang di Maluku Positif Terjangkit Virus Corona, 1 PDP dan 53 ODP
Ini Hasil SKD CPNS Lamsel! BKD: Yang Lulus Ikut Tahap Akhir (SKB)
96 Orang PPS Se-Kecamatan Gunungsitoli Dilantik Oleh KPU Gunungsitoli