Penulis : Dimas
Kamis, 16 Februari 2017
Perda pengelolaan zakat ini merupakan penjabaran dari Undang-undang (UU) ke Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan zakat. Serta Peraturan Baznas, Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Agama.
"Sepertinya lingkungan Kabupaten Probolinggo harus mempunyai Perda yang melegalkan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Kabupaten Probolinggo," kata Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo Ahmad Muzammil.
Menurut Muzammil, Perda ini bertujuan sebagai payung hukum terkait pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq dan shodakoh. "Dengan adanya Perda ini nantinya akan mengikat para wajib zakat yang sudah mencapai nishob secara administrasi," jelasnya.
Muzammil menegaskan bahwa tahun 2016 hingga 2020 mendatang dikatakan sebagai tahun kebangkitan zakat. Kemudian tahun 2017 adalah tahun konsolidasi nasional.
"Dimana tahun 2017 ini bagaimana supaya perolehan zakat, infaq dan shodakoh mencapai 30% dari yang sudah dicapai sebelumnya. Tidak hanya itu, tahun ini juga dilakukan database muzakki dan mustahik terintegrasi dengan Baznas pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA)," terangnya.
Tidak hanya itu tegas Muzammil, di setiap daerah juga harus terlahir program bina desa zakat produktif di 4 (empat) titik untuk mengentaskan penduduk miskin. Versi Badan Pusat Statistik (BPS) itu 1% dari penduduk miskin di daerah itu.
"Sesuai data dari BPS, untuk di Kabupaten Probolinggo ada sekitar 236.950 jiwa penduduk miskin. Jadi tugas Baznas adalah mengentaskan penduduk miskin sebanyak 2.369 jiwa dalam setahun. Tentunya hal ini harus dilakukan melalui program pemberdayaan, kalau diberi uangnya tentu akan langsung habis," pungkasnya.( wan/mas)
Laporan : Dimas
Editor : Ary