Polri Ingatkan Masyarakat Serangan Fajar Pilkada

Jakarta, infobreakingnews Warga DKI Jakarta akan memilih gubernur pada 15 Februari 2017. Dalam perhelatan pesta demokrasi tersebut, masyarakat diminta menghindari politik uang atau biasa disebut serangan fajar yang bisa muncul menjelang pencoblosan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI, Mimah Susanti mengatakan, pihaknya masih menemukan adanya politik uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.


"Ada beberapa informasi di lapangan. Pengawas pemilu sedang menelusuri untuk kroscek," kata Mimah saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 9 Februari 2017.

Meski mengklaim sudah mendapat informasi tersebut, namun Mimah masih enggan membeberkan temuan petugas di lapangan.

Mimah berpesan, masyarakat untuk tidak mudah tergiur oleh oknum-oknum yang akan merusak pesta rekyat tersebut. Selain itu, masing-masing paslon cagub DKI juga diminta untuk menjembrengkan visi dan misi agar masyarakat bisa lebih yakin menentukan pilihannya.

"Harapan Bawaslu DKI Jakarta, semua pihak dalam hal ini paslon, tim kampanye, relawan dan atau pihak lainnya untuk punya komitmen taat aturan selama pemilukada berlangsung," jelas Mimah.

Sementara itu, Pengamat Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Mustolih Siradj mengatakan, politik uang bisa kerap terjadi di akhir-akhir masa pencoblosan. Namun, Mustolih juga meminta agar masyarakat lebih mementingkan memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dalam memimpin Jakarta.

Mustolih mengatakan, dalam mencegah terjadinya proses pelanggaran tersebut, tidak hanya dibebankan kepada Bawaslu, partai politik, dan pasangan calon. Namun, seluruh unsur masyarakat diminta ikut terlibat dalam menjaga proses pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Karena yang bertempur ini para dewa, soalnya ini (Pilkada DKI 2017), dapat disebut merebutkan posisi RI 3, karena posisinya ada di Ibu Kota dan yang diurus adalah hal-hal sangat vital," ungkap Mustolih. 

Maka dari itu, untuk menjaga masa tenang pilkada tetap kondusif, Polda Metro akan melakukan patroli di dunia maya agar tidak terjadi pelanggaran kampanye.

"Ya ikutin apa yang disampaikan KPU, tidak ada kampanye di medsos, kami ikuti aturan itu dari KPU, kami harus mengikutinya," kata Iriawan di Mapolda Metro Jaya.

Mantan Kadiv Propam Polri itu menjelaskan, Polri akan melakukan patroli di dunia maya tidak sendiri. Dalam melakukan pengamanan, Polda Metro dibantu oleh Kodam Jaya.

"Kami akan evaluasi dan telusuri pada tim cyber kita dan Kodam Jaya juga cyber armi ada juga," pungkas Iriawan.*** Johanda Sianturi.

Subscribe to receive free email updates: