Program tersebut diilhami keinginan Pemkab Halmahera Barat untuk meningkatkan pendapatan petani, memenuhui kebutuhan jagung di Maluku Utara (Malut) dan mendukung terwujudnya swasembada jagung nasional.
Menurut Bupati Halmahera Barat Danny Missy, pemkab sudah memaparkan program tersebut ke Kementerian Pertanian dan mendapat sambutan positif, karena sejalan dengan program pemerintah untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia dari impor jagung yang setiap tahunnya mencapai 3 juta ton.
Kementerian Pertanian akan mendukung program tersebut dengan memberikan bantuan benih unggul, pupuk dan pestisida untuk pengembangan tanaman jagung seluas 20 ribu hektare, termasuk berbagai jenis bantuan lainnya yang dibutuhkan petani di daerah itu.
Pemkab Halmahera Barat juga telah mensosialisasikan program pengembangan jagung secara besar-besaran tersebut kepada para petani dan mendapat sambutan antusias, terutama para petani yang selama ini sudah mengembangkan jagung secara tradisional.
Namun, menurut Bupati Danny Missy, para petani di Halmahera Barat mengalami kendala untuk berperan dalam program tersebut, terutama kendala ketiadaan modal untuk pengolahan lahan, karena lahan yang akan digunakan untuk pengembangan jagung sebagian merupakan lahan tidur.
Pemkab Halmahera Barat sudah menyiapkan sejumlah solusi atas kendala para petani tersebut di antaranya memfasilitasi para petani untuk mendapatkan pinjaman modal dari Bank Maluku dan Maluku Utara dengan bunga rendah.
Bank milik Pemprov Maluku dan Pemprov Malut itu siap menyalurkan dana kepada para petani di Halmahera Barat yang akan mengembangkan jagung melalui 600 kelompok tani, masing-masing tani akan mendapat Rp15 juta, yang pengembaliannya setelah petani panen jagung.
Bupati Danny Missy mengaku Pemkab Halmahera Barat sudah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menyukseskan pengembangan jagung secara besar-besaran tersebut, seperti mengalokasikan anggaran melalui APBD pembangunan berbagai infrastruktur penunjang, seperti akses jalan ke lokasi pengembangan jagung.
Selain itu, Pemkab Halmahera Barat telah menyiapkan tenaga penyuluh pertanian untuk mendampingi para petani dalam mengembangkan jagung, mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, sampai pada penanganan panen dan pascapanen agar produksinya sesuai dengan target kualitas dan kuantitas yang diharapkan.
Pemkab Halmahera Barat juga melibatkan Sekolah Tinggi Pertanian dan Kewirausahaan (STPK) Banau di Halmahera Barat dalam program pengembangan jagung tersebut, misalnya dengan menurunkan dosen dan mahasiswa ke lapangan untuk membimbing para petani.
Ratusan ribu Ton Bupati Danny Missy optimistis melalui program pengembangan jagung seluas 20.000 hektare, kabupaten yang terkenal dengan kekhasan burung bidadari itu dapat memeberi kontribusi terhadap produksi jagung nasional sedikitnya 360.000 ton per tahun.
Produksi jagung sebanyak itu didasarkan dari asumsi dalam setahun tiga kali panen dan setiap hektare menghasilkan minimal enam ton jagung dan asumsi itu dipastikan akan terwujud karena lahan di Halmahera Barat sangat subur dan benih yang akan ditanam adalah benih unggul serta menerapkan pola pembudidayaan yang berbasisi teknologi pertanian.
Pendapatan yang akan dinikmati petani dari pengembangan jagung seluas 20.000 haktare tersebut totalnya mencapai sedikitnya Rp10,08 triliun dengan asumsi 1 kg harganya Rp3.000 atau seorang petani minimal mengantongi Rp18 juta jika menanam 1 hektare.
Dana dari hasil pengembangan jagung sebesar itu, menurut Bupati Danny Missy, dipastikan tidak hanya akan semakin meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga akan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Halmahera Barat karena semua dana itu akan berputar di daerah itu.
Para petani dipastikan pula tidak akan mengalami kesulitan pemasaran, juga akan terbebas dari permainan harga dari para pembeli yang biasanya terjadi saat panen raya karena sudah ada jaminan dari Bulog untuk membeli seluruh produksi petani dengan harga Rp3.000 per kg.
Pengamat pertanian di Malut Muslimin menilai program pengembangan jagung yang akan dilaksanakan Pemkab Halmahera Barat tersebut sangat baik, terutama dilihat dari sisi petani karena petani tidak lagi dipusingkan dengan biaya untuk pengolahan lahan, pengadaan benih unggul, pupuk dan pestisida serta jaminan pasar.
Selama ini ada program pengembangan suatu komoditas yang dilaksanakan pemerintah daerah, tetapi hanya sebatas memberikan bantuan biaya pengolahan lahan, benih unggul, pupuk dan pestisida, tidak disertai dengan jaminan pemasarannya.
Akibatnya petani sering mengalami kerugian karena produksinya sulit di pasarkan dan kalaupun di pasarkan harganya sangat murah karena yang menentukan harga adalah para tengkulak, sehingga petani tidak mau lagi mengembangkan komoditas itu pada musim tanam berikutnya.
Anggota Komsisi III DPRD Malut Irfan Umasugi juga menilai program pengembangan jagung di Halmahera Barat tersebut menunjukan keberpihakan pemda setempat kepada para petani, tetapi yang terpenting adalah implementasi di lapangan.
Masalahnya pengalaman selama ini menunjukan banyak program dari pemerintah daerah yang konsepnya sangat bagus, tetapi implementasinya di lapangan amburadul karena motivasi utama adalah untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk meraih simpati publik.
Oleh karena itu, yang harus jadi perhatian Pemkab Halmahera Barat dalam melaksanakan program pengembangan jagung tersebut adalah hasil akhirnya yang bisa dinikmati petani, selain itu harus pula diupayakan agar ada nilai tambah yang bisa diperoleh, misalnya pemasarannya bukan dalam bentuk mentah tetapi berupa olahan, di antaranya produk pakan ternak.