Soal Dam Mujur, Pemda Siap Sharing

LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah merasa ogah disalahkan atas persoalan pembangunan dam Mujur diwilayah Praya Timur. Apalagi, Pemkab Loteng dibilang tidak ada komitmennya. Seperti, anggaran pembebasan lahan. "Bagiamana kami berkomitmen. Sejauh ini kami tidak pernah diajak rapat komprehensif. Sehingga kami tidak tahu seperti apa keterlibatan Pemkab dalam menyikapi pembangunan Dam Mujur itu," ujar Sekda Loteng, H Nursiah selasa.

Untuk itu, sejauh ini juga ia mengaku tidak tahu sekejulnya seperti apa terhadap pembangunan dam Mujur. Oleh sebab itu, agar pihaknya tahu seperti apa kewajibannya dalam pembangunan dam mujur ini, ia berharap untuk diajak rapat. "Mari undang kami rapat. Tapi undangan itu harus dari pemerintah pusat, bukannya dari pemerintah provinisi. Dengan begitu, kami bisa tahu seperti apa keterlibatan pemkab dalam menyikapi pembangunan dam Mujur tersebut," terangnya.

Sehingga, persoalan dam Mujur ini bisa klier. Dan bisa ada kepastian kapan akan dibangun. "Kami juga butuh kepastian kapan dibangun. Dan seperti apa kewajiban pemkab dalam pembangunan Dam Mujur tersebut," ungkapnya.

Sementara, lambannya pembangunan dam Mujur, disebabkan kurangnya komitmen pemkab Loteng. "Hingga kini Pemda masih lamban dan kurang komitmen dalam menyikapi pembangunan Dam Mujur. Itu terlihat tidak adanya anggaran pembebasan lahan yang tertunag di APBD," terang Ketua Komisi III DPRD Loteng M Humaidi.

Disatu sisi, parahnya lagi, pemerintah pusat mengaku belum ada pembicaraan mengenai pola patungan anggaran pembebasan lahan. Apalagi pembangunan fisik. Karena, pemerintah pusat menunggu pemkab untuk menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi ditengah masyarakat. "Intinya selesaikan dulu masalah sosialnya. Baru bisa berbicara anggaran dan proses tahapan pembangunan," terang Kepala Pusat Air Tanah Dan Air Baku, Direktorat Jendral Sumberdaya Air, Kemen PU dan PR Dwi Sugianto.

Namun, yang jelas kata Dwi, dam Mujur itu pasti dibangun. Hanya saja, dam terbesar kedua setelah bendungan Batujai itu, belum jelas tahun berapa akan dibangun. Kalau dari jadwal, direncanakan direalisasikan tahun 2019 mendatang. Namun, itu belum pasti, karena banyaknya persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemkab setempat.

Apalagi terangnya, Pemkab setempat saat ini tengah melaksanakan proses pengadaan lahan  dan Amdal.Parahnya lagi, warga lingkar dam Mujur melakukan penolakan keras. "Yang jelas jadwal akhir pembangunan bendungan, dam atau embung pemerintah di seluruh Indonesia, ditargetkan sampai tahun 2025 mendatang. Artinya, pembangunan fisik dam Mujur harus rampung, sebelum tahun itu. Jika tidak, Dam Mujur hanya mimpi semata," tungkasnya. |dk

Tweet

Subscribe to receive free email updates: