Diplomat junior berparas cantik Indonesia ini mewakili Indonesia di sebuah forum sidang PBB di New York. Forum itu digelar menyusul desakan dari enam negara Pasifik kepada PBB, untuk memberi respons tegas terhadap keadaan di wilayah timur Indonesia.
Nara, wanita yang belum genap berusia 34 tahun itu dipercaya memberikan sikap resmi Indonesia di PBB khususnya kepada enam kepala pemerintahan, yakni dari Presiden Nauru dan Presiden Kepulauan Marshall serta empat Perdana Menteri dari Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Tonga.
Di sela sidang PBB itu, pemimpin enam negara di Pasifik menyerukan kemerdekaan Papua karena Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua dan Papua Barat.
Nah, Nara tampil mengejutkan mewakili hak jawab Indonesia di forum itu. Dia membacakan respons tegas Indonesia dengan keras dan pedas.
"Bapak Presiden (pemimpin sidang), Indonesia menggunakan hak jawab terhadap penyataan yang disampaikan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Juga disuarakan Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga. Terkait masalah-masalah di Papua, provinsi di Indonesia," buka Nara, seperti dirangkum dari video yang sudah beredar luas di YouTube.
Nara mengatakan, para pemimpin tersebut memilih untuk melanggar piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan melanggar integritas teritorialnya. "Kami menolak keras sindiran terus menerus dalam pernyataan mereka," tegasnya.
Pemerintahan dari empat negara itu disebut tidak paham sejarah situasi saat ini dan perkembangan progresif di Indonesia, termasuk di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta manuver politik yang tidak bersahabat dan retoris.
"Pernyataan mereka bernuansa politik, dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis di provinsi-provinsi tersebut, yang begitu bersemangat mengganggu ketertiban umum dan melakukan serangan teroris bersenjata terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan," tutur Nara.
"Saya ulangi, itu sudah melanggar kedaulatan dan integritas teritori suatu negara," tekan Nara.
Dia juga menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap HAM tak usah dipertanyakan lagi. Indonesia adalah pendiri Dewan HAM PBB. "Indonesia sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode dan saat ini menjadi anggota untuk keempat kalinya. Indonesia adalah penggagas komisi HAM antar pemerintah ASEAN," ketus Nara.
Indonesia, kata Nara, merupakan negara demokrasi yang dewasa di dalam fungsi-fungsinya, bersama dengan komitmen sangat tinggi terhadap promosi dan perlindungan HAM di semua level, hampir-hampir mustahil pelanggaran HAM terjadi tanpa diketahui dan diperiksa.
Di akhir respons resmi Indonesia ini, Nara menutupnya dengan sindiran manis. "Ada pepatah kami, yang mengatakan, ketika seseorang menunjukkan jari terlunjuknya pada orang lain, jari jempolnya otomatis menunjuk pada wajahnya sendiri. Terima kasih," pungkasnya.
Nara terlihat begitu terlatih meski usianya masih terbilang muda. Dari berbagai sumber yang diolah JPNN, Nara adalah lulusan Sekolah Departemen Luar Negeri angkatan 33 tahun 2008. New York adalah penempatan pertama lulusan SMA 70 Jakarta ini.
Setelah lulus SMA, Nara kuliah di FISIP UI jurusan Hubungan Internasional dan lulus tahun 2002. Sebelum melamar PNS di Kemenlu, Nara menjadi peneliti di CERIC (Center for Research on Inter-group Relations and Conflict Resolution) dan juga Center for East Asia Cooperation Studies.
Dua lembaga itu berada di bawah naungan FISIP UI. Selain itu, Nara juga menulis sejumlah jurnal kebijakan luar negeri seperti Intrastate Conflict Management: The Twin Track Approach, the United Nations and ASEAN in Myanmar, 2010. (from many sources/jpnn)