AMBON - BERITA MALUKU. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IX Ambon Laksamana Pertama TNI Budi Purwanto, S.T., M.M., menjadi nara sumber pada acara Apresiasi dan Penghargaan Prestasi Mahasiswa Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (Prodi PSP) Semester Genap Tahun 2018/2019, bertempat di Ruang Seminar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Rabu kemarin (28/08/2019).
Diskusi panel tersebut dengan topik "Pembangunan Karakter Mahasiswa Prodi PSP Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan NKRI".
Dalam paparannya menyampaikan materi tentang jati diri bangsa maritim, seperti yang diucapkan Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno, bahwa apabila suatu bangsa kehilangan jati dirinya, maka bangsa tersebut akan tidak mampu bertahan hidup dan akan punah, untuk itulah bangsa Indonesia harus kembali kepada jati diri sebagai bangsa bahari agar dapat bertahan hidup sepanjang masa.
Dijelaskan juga bahwa, terbitnya pengumuman Pemerintah tentang perairan Indonesia yang mendeklarasikan Wawasan Nusantara, menyatukan Nusantara dalam suatu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa Indonesia yaitu "Deklarasi Djuanda" 1957 dan bukan awal dari deklarasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan namun merupakan penyesuaian terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945.
Ujarnya, perbatasan wilayah perairan Indonesia diakui dunia Internasional dengan terbitnya UNCLOS 1982 Indonesia merupakan Negara Kepulauan serta memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sepanjang 200 mil laut dari garis dasar pantai, sebagai perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam untuk landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural reseources di laut bebas dan di dasar samudera.
Mengutip pesan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo kepada seluruh rakyat Indonesia "kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali lagi membahana."
Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat memahami tentang pembangunan karakter mahasiswa demi persatuan dan kesatuan NKRI, khususnya tentang jati diri bangsa maritim karena wilayah Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk itu, generasi muda agar berjuang memajukan pembangunan di Maluku terutama sektor kelautan dan perikanan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas Nathaniel Orno, Wakil Ketua II DPRD Prov. Maluku, Dr. Elviana M. E. Pattiasina, S. Ked., Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku, Pengelolaan Ruang Laut, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpatti Ambon, Para Wakil Dekan dan Ketua Prodi/Jurusan FPIK Unpatti Ambon, Ketua Prodi PSP FPIK Unpatti Ambon, Para Alumni Mahasiswa Prodi PSP FPIK Unpatti Ambon Angkatan 2016, 2017 dan 2018, Para Mahasiswa Prodi PSP Semester Genap Tahun 2018/2019. (DISPEN LANTAMAL IX)
Diskusi panel tersebut dengan topik "Pembangunan Karakter Mahasiswa Prodi PSP Dalam Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan NKRI".
Dalam paparannya menyampaikan materi tentang jati diri bangsa maritim, seperti yang diucapkan Presiden RI yang pertama Ir. Soekarno, bahwa apabila suatu bangsa kehilangan jati dirinya, maka bangsa tersebut akan tidak mampu bertahan hidup dan akan punah, untuk itulah bangsa Indonesia harus kembali kepada jati diri sebagai bangsa bahari agar dapat bertahan hidup sepanjang masa.
Dijelaskan juga bahwa, terbitnya pengumuman Pemerintah tentang perairan Indonesia yang mendeklarasikan Wawasan Nusantara, menyatukan Nusantara dalam suatu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa Indonesia yaitu "Deklarasi Djuanda" 1957 dan bukan awal dari deklarasi Indonesia sebagai Negara Kepulauan namun merupakan penyesuaian terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945.
Ujarnya, perbatasan wilayah perairan Indonesia diakui dunia Internasional dengan terbitnya UNCLOS 1982 Indonesia merupakan Negara Kepulauan serta memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sepanjang 200 mil laut dari garis dasar pantai, sebagai perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam untuk landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural reseources di laut bebas dan di dasar samudera.
Mengutip pesan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo kepada seluruh rakyat Indonesia "kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. ini saatnya kita mengembalikan semuanya, sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali lagi membahana."
Diharapkan dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat memahami tentang pembangunan karakter mahasiswa demi persatuan dan kesatuan NKRI, khususnya tentang jati diri bangsa maritim karena wilayah Maluku memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Untuk itu, generasi muda agar berjuang memajukan pembangunan di Maluku terutama sektor kelautan dan perikanan yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat.
Hadir dalam kegiatan Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas Nathaniel Orno, Wakil Ketua II DPRD Prov. Maluku, Dr. Elviana M. E. Pattiasina, S. Ked., Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku, Pengelolaan Ruang Laut, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Unpatti Ambon, Para Wakil Dekan dan Ketua Prodi/Jurusan FPIK Unpatti Ambon, Ketua Prodi PSP FPIK Unpatti Ambon, Para Alumni Mahasiswa Prodi PSP FPIK Unpatti Ambon Angkatan 2016, 2017 dan 2018, Para Mahasiswa Prodi PSP Semester Genap Tahun 2018/2019. (DISPEN LANTAMAL IX)