"Kita optimis, dana bantuan sebesar Rp20 miliar yang dijanjikan Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Katolik, pasti diberikan secepatnya. Jadi soal anggaran pusat untuk kesiapan Pesparani itu, Dirjen Bimas Katolik sudah beri sinyal positif untuk hal itu," kata Gubernur akhir pekan kemarin.
Gubernur mengatakan, sesuai hasil pertemuan pemerintah Provinsi Maluku dengan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama, sudah ada titik terang.
"Saat kami adakan pertemuan dengan Wakil Presiden untuk MTQ, kita dibantu, Pesparawi juga dibantu, masa Pesparani Nasional I tidak diperhatikan," ungkapnya.
Gubernur berkeinginan kalu dirinya terpilih lagi, dirinya berencana pada tahun 2020 juga akan ada momen Nasional Hindhu dan Budha.
"Saya beringinan semua agama kita buat kegiatan even nasional di Ambon, salah satu provinsi mungkin di Indonesia yang sudah buat hal-hal tersebut," sebutnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Katolik, Kementerian Agama RI, Eusabius Binsasi memastikan Pemerintah Pusat akan tetap memberikan bantuan tambahan dana Rp20 miliar kepada Pemerintah Daerah Maluku untuk menyukseskan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik I, yang akan berlangsung dari tanggal 27 november sampai 2 Oktober di Ambon, Maluku.
"Dalam pertemuan tadi saya sudah menyampaikan bahwa pempus tetap berupaya untuk menfasilitasi kebutuhan Pesparani sampai selesai pelaksanaan," ujar Dirjen kepada wartawan, usai mengikuti Rapat Teknis Pesparani Nasional I, di Katolik center, Ambon, Selasa (27/8) lalu.
Dijelaskan, sejak awal pemerintah pusat melalui APBN sudah mengalokasikan sekian banyak dana untuk menggerakan pelaksanaan Pesparani, namun ternyata dana yang diberikan tersebut dirasa belum mencukupi.
Untuk itu, pihaknya sementara ini lagi berupaya untuk memberikan dana tambah kepada pemerintah provnsi Maluku sebagai upaya untuk menambah anggaran yang disediakan pemerintah daerah.
"Pempus akan menambah paling kurang Rp20 miliar kepada pemda untuk membantu pelaksanaan kegiatan Pesparani I," ucapnya.
Menurutnya, dalam mekanisme pengelolaan khas anggaran pemerintah harus melewati Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Inspektorat dan BPKP, dan kedua proses tersebut sudah selesai dilewati. sehingga harapkan dalam waktu dekat anggaran tersebut sudah bisa dicairkan.
"Kalau uang itu ada pada saya maka langsung dicairkan, namun kita harus mengikuti mekanisme. Yang pastinya dana tersebut akan tetap diberikan kepada pemda," ucapnya.