BERITA MALUKU. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mengajukan perubahan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebanyak 680 dari formasi yang diajukan sebelumnya sebanyak 2.800 CPNS untuk Kabupaten Bursel.
"Formasi kita yang awal kita ajukan itu bukan 3000 tetapi 2.800 sekian sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai. Karena jumlah pegawai kita sudah ada 2.400 sekian," kata Kepala BKD Buru Selatan A.M Laitupa kepada media ini, Rabu (31/7/2018).
Laitupa jelaskan, "Jadi jumlah pegawai kita harus 5000 sekian, sehingga kekurangan itu kita ajukan pertama. Setelah pihaknya ajukan yang pertama, sesuai rapat kordinasi dengan BKN seluruh Indonesia di Makasar, diusulkan lagi pengurangan dari jumlah formasi berdasarkan kekurangan selama 5 tahun itu harus dipisahkan untuk kebutuhan setiap tahun. Jadi untuk 2018 kita ajukan formasi itu ada 680," jelas Laitupa.
Dikatakan, jumlah tersebut yang telah pihaknya ajukan sebagai perubahan dalam penyesuaian sesuai dengan yang dimintakan oleh pihak Menpan dan BKN.
Dijelaskan, saat ini pihaknya sementara menunggu formasi yang ditetapkan oleh BKN, penetapan ini, kata Laitupa seharusnya pada minggu keempat- bulan Juli lalu sudah harusnya diterima, namun hingga saat ini formasi dari Menpan atau BKN itu belum diterima.
Tetapi, lanjut Laitupa, sesuai dengan surat Menpan/BKAN nomor 06 tahun 2018 tentang persiapan-persiapan untuk melaksanakan tes walaupun formasi itu belum ada. Sehingga jumlah pasti formasi yang akan datang (diterima) nanti berapa, pihaknya belum bisa menyampaikan secara resmi. Tetapi jika sudah ada barulah itu sudah ada bukti.
Menurut Laitupa, untuk sementara di Kabupaten Bursel pihaknya sudah menyiapkan ruang test, karena berita terakhir minggu pertama bulan Agustus ini formasinya sudah dimunculkan.
Dikatakan Laitupa, hari Senin (30/7) Bupati Bursel telah memerintahkan dirinya untuk menyurati ke Menpan untuk memintakan hasi) formasi 680 itu.
"Dan hari ini Selasa (31/7) Pak Bupati bertemu Menpan dalam rangka mencoba memperjuangkan 681 itu. Kita memang tidak sampai ke tingkat itu tetapi minimal ada terjadi perubahan," harap Laitupa.
Dikatakan, sebagai informasi awal yang sudah ia dapat dari Menpan dan BKN yang sudah ditetapkan itu sekitar 150 sampai 200 CPNS yang telah ditetapkan dalam konsep dari Menpan dan BKN.
"Ini belum fix, kalau sudah fix itu dalam bentuk surat secara resmi. Tetapi sebelum penetapan itu ada upaya-upaya dari Pemda termasuk saya. Artinya kita lakukan pengecekan kira-kira kita masuk (dapat berapa), itu sudah dipastikan 150 sampai 200 (CPNS), informasi ini baru secara lisan," jelasnya.
Dikatakan, dari hasil itu masih menungguh penambahan hasil perjuangan dari bupati yang saat ini sedang menemui Menpan terkait formasi CPNS bagi Buru Selatan.
Menurutnya, formasi CPNS untuk Buru Selatan ini sudah harus ada di Juli lalu, tetapi mungkin regulasi pusat dari setiap daerah terkait kuota CPNS sedang ada masalah sehingga nampaknya tertunda.
Dikatakan, formasi yang diajukan itu ada empat yakni, Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Infrastruktur dan Tenaga Teknis lainnya yang dibutuhkan daerah.
"Seperti misalnya ekonomi akuntasi, bagian hukum dan bagian perencanaan, itu namanya tenaga teknis di daerah. Kalau infrastruktur tenaga teknis seperti bangunan," jelas Laitupa.
Urainya, berdasarkan pada perubahan CPNS yang diajukan, untuk Tenaga Pendidikan dibutuhkan sebanyak 150, ini untuk semua kalangan dari TK, SD dan SMP. Sementara, untuk Tenaga Kesehatan sebanyak 220 (CPNS) dan Tenaga Teknis dan Teknis lainnya sebanyak 310 (CPNS). Sehingga jumlah total 680 yang diajukan dalam perubahan.
Jelasnya, untuk penempatan pegawai berdasarkan 'by name by address' sesuai dialokasikan seperti tenaga kesehatan di setiap Pustu itu minimal ada satu petugas bidan dan satu petugas perawat.
"Kemudian juga di Puskesmas-puskesmas harus ada dokter-dokter sesuai dengan yang dibutuhkan kepala Puskesmas dan rumah sakit umum," ujar Laitupa.
Untuk tenaga guru 150 orang sesuai dengan yang diajukan pihaknya berdasarkan pertimbangan jumlah guru di Bursel 900 sekian, namun yang menjadi persoalan belum ada pemerataan guru dan hanya bertumpuk pada sekolah-sekolah tertentu.
"Jika 150 yang kuota yang diajukan itu diakomodir maka jumlah guru kita seribu lebih, dan pemerataan sacara merata maka idealnya sudah bisa," tandas Laitupa. (AZMI)
"Formasi kita yang awal kita ajukan itu bukan 3000 tetapi 2.800 sekian sesuai dengan kebutuhan jumlah pegawai. Karena jumlah pegawai kita sudah ada 2.400 sekian," kata Kepala BKD Buru Selatan A.M Laitupa kepada media ini, Rabu (31/7/2018).
Laitupa jelaskan, "Jadi jumlah pegawai kita harus 5000 sekian, sehingga kekurangan itu kita ajukan pertama. Setelah pihaknya ajukan yang pertama, sesuai rapat kordinasi dengan BKN seluruh Indonesia di Makasar, diusulkan lagi pengurangan dari jumlah formasi berdasarkan kekurangan selama 5 tahun itu harus dipisahkan untuk kebutuhan setiap tahun. Jadi untuk 2018 kita ajukan formasi itu ada 680," jelas Laitupa.
Dikatakan, jumlah tersebut yang telah pihaknya ajukan sebagai perubahan dalam penyesuaian sesuai dengan yang dimintakan oleh pihak Menpan dan BKN.
Dijelaskan, saat ini pihaknya sementara menunggu formasi yang ditetapkan oleh BKN, penetapan ini, kata Laitupa seharusnya pada minggu keempat- bulan Juli lalu sudah harusnya diterima, namun hingga saat ini formasi dari Menpan atau BKN itu belum diterima.
Tetapi, lanjut Laitupa, sesuai dengan surat Menpan/BKAN nomor 06 tahun 2018 tentang persiapan-persiapan untuk melaksanakan tes walaupun formasi itu belum ada. Sehingga jumlah pasti formasi yang akan datang (diterima) nanti berapa, pihaknya belum bisa menyampaikan secara resmi. Tetapi jika sudah ada barulah itu sudah ada bukti.
Menurut Laitupa, untuk sementara di Kabupaten Bursel pihaknya sudah menyiapkan ruang test, karena berita terakhir minggu pertama bulan Agustus ini formasinya sudah dimunculkan.
Dikatakan Laitupa, hari Senin (30/7) Bupati Bursel telah memerintahkan dirinya untuk menyurati ke Menpan untuk memintakan hasi) formasi 680 itu.
"Dan hari ini Selasa (31/7) Pak Bupati bertemu Menpan dalam rangka mencoba memperjuangkan 681 itu. Kita memang tidak sampai ke tingkat itu tetapi minimal ada terjadi perubahan," harap Laitupa.
Dikatakan, sebagai informasi awal yang sudah ia dapat dari Menpan dan BKN yang sudah ditetapkan itu sekitar 150 sampai 200 CPNS yang telah ditetapkan dalam konsep dari Menpan dan BKN.
"Ini belum fix, kalau sudah fix itu dalam bentuk surat secara resmi. Tetapi sebelum penetapan itu ada upaya-upaya dari Pemda termasuk saya. Artinya kita lakukan pengecekan kira-kira kita masuk (dapat berapa), itu sudah dipastikan 150 sampai 200 (CPNS), informasi ini baru secara lisan," jelasnya.
Dikatakan, dari hasil itu masih menungguh penambahan hasil perjuangan dari bupati yang saat ini sedang menemui Menpan terkait formasi CPNS bagi Buru Selatan.
Menurutnya, formasi CPNS untuk Buru Selatan ini sudah harus ada di Juli lalu, tetapi mungkin regulasi pusat dari setiap daerah terkait kuota CPNS sedang ada masalah sehingga nampaknya tertunda.
Dikatakan, formasi yang diajukan itu ada empat yakni, Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Infrastruktur dan Tenaga Teknis lainnya yang dibutuhkan daerah.
"Seperti misalnya ekonomi akuntasi, bagian hukum dan bagian perencanaan, itu namanya tenaga teknis di daerah. Kalau infrastruktur tenaga teknis seperti bangunan," jelas Laitupa.
Urainya, berdasarkan pada perubahan CPNS yang diajukan, untuk Tenaga Pendidikan dibutuhkan sebanyak 150, ini untuk semua kalangan dari TK, SD dan SMP. Sementara, untuk Tenaga Kesehatan sebanyak 220 (CPNS) dan Tenaga Teknis dan Teknis lainnya sebanyak 310 (CPNS). Sehingga jumlah total 680 yang diajukan dalam perubahan.
Jelasnya, untuk penempatan pegawai berdasarkan 'by name by address' sesuai dialokasikan seperti tenaga kesehatan di setiap Pustu itu minimal ada satu petugas bidan dan satu petugas perawat.
"Kemudian juga di Puskesmas-puskesmas harus ada dokter-dokter sesuai dengan yang dibutuhkan kepala Puskesmas dan rumah sakit umum," ujar Laitupa.
Untuk tenaga guru 150 orang sesuai dengan yang diajukan pihaknya berdasarkan pertimbangan jumlah guru di Bursel 900 sekian, namun yang menjadi persoalan belum ada pemerataan guru dan hanya bertumpuk pada sekolah-sekolah tertentu.
"Jika 150 yang kuota yang diajukan itu diakomodir maka jumlah guru kita seribu lebih, dan pemerataan sacara merata maka idealnya sudah bisa," tandas Laitupa. (AZMI)