Endang Triwahyuniungsih mengatakan di di Statistik itu ada dua istilah yakni BPS sebagai statistik dasar dan statistik sektoral dalam hal ini pemerintah daerah dalam hal ini organisasi perangkat daerah di masing masiung kabupaten.
Menurutnya BPS menginginkan agar masing masing OPD mempunyai portal atau satu data Indonesia agar semua pengguna data itu bisa memanfaatkan dengan baik. Dalam portal itu nanti akan terhimpun seluruh data kependudukan maupun data lainnya. "nanti yang dihimpun di portal itu seluruh data baik data kependuudukan, data perekonomian maupun pertanian serta data lainnya, dengan demikian masyarakat akan lebih mudah, efektif dan efisien dalam mengakses data itu" jelasnya.
Dikatakan Endang, saat ini pihaknya tengah melakukan pembinaan kepada OPD dan melakukan pendataan sehingga nanti akan ada singkronisasi dan konsistensi data yang dimiliki baik oleh data BPS maupun data sektoral itu sendiri.
Diakuinya, persoalan data kerap menimbulkan masalah dan pihak yang kerap disalahkan dalam hal ini adalah BPS. menyadari hal itu BPS Indonesia mulai melakukan penataan agar satu data Indonesia bisa menjadi wadah yang baik. "Pasti kita yang disalahkan, karena itu kita tidak ingin seperti itu lagi makanya data data yang belum lengkap dan belum baik dari SKPD kita benahi dan kita bina" tegasnya.
Dikatakannya di NTB, baru Pemprov NTB dan Kabupaten Lombok Tengah saja yang sudah menandatanganai perjanjian kerjasama itu. Hal itu dinilai sebagai langkah maju dalam rangka memperbaiki sistem pendataan di Lombok Tengah. "Beberapa hal yang sudah kita lakukan yakni koordinasi dengan masing masing OPD sembari kita melakukan pembinaan" tegasnya.
Di Lombok Tengah sendiri data yang sudah masuk sekitar 60 % dan mudah mudahan dalam waktu dekat ini bisa masuk semuanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Tri Budi Prayitno mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan pembuatan portal bersama yang kemudian nanti bisa menghimpun web dari entitas pemerintahan yang ada di NTB baik itu kabupaten kota maupun beberapa perkantoran di NTB. sehingga nanti siapapun yang ingin melihat NTB bisa melihat melalui portal itu sendiri. "Ini bergerak secara nasional dan di NTB difasilitasi oleh BPS" jelasnya. Am