| Mengantisipasi penimbunan dan kelangkaan pupuk, polisi diminta perketat pengawasan pendistribusian. (foto: ilustrasi-ib) |
BLORA. Disaat kebutuhan pupuk tinggi, di lapangan justru terjadi kelangkaan dan melambungnya harga. Hal ini membuat petani kelimpungan karena untuk mendapatkan pupuk harus merogoh kocek lebih dalam lagi. Melihat hal tersebut, Pemkab Blora pun turut prihatin.
Untuk mengatasinya, pada Senin (5/12) digelar rapat koordinasi tentang pendistribusian dan jual beli pupuk di Kantor Setda Kabupaten Blora.
"Atas petunjuk Pak Bupati, kami laksanakan rapat dengan Dinas Pertanian, dan para distributor dari seluruh kecamatan. Kami minta data kondisi terkini agar bisa dipetakan langkah apa saja yang harus dilakukan agar kelangkaan dan kenaikan harga pupuk di tingkat eceran tidak terjadi," ucap Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si.
| Wakil Bupati didampingi Plt Sekda dan Asisten 2 memimpin rapat koordinasi tentang pendistribusian pupuk. (foto: dok-humas) |
"Kepada Pak Kapolres dan jajarannya kami minta untuk meningkatkan pengawasan proses distribusi pupuk dan penjualannya hingga ke desa-desa. Semua Polsek saya minta ikut dikerahkan. Jika dijumpai ada penimbunan, kami minta untuk dilakukan tindakan tegas," lanjut Arief Rohman.
Adapun Kapolres Blora AKBP Surisman SIK, MH melalui Kabag Ops Kompol I Gede Arda menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemkab dalam pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi. "Kami siap mengawal agar tidak terjadi penimbunan yang mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga," ujar Kabag Ops Kompol I Gede Arda.
Jika memang kuota yang ada kurang, disaat permintaan pupuk dari petani sangat tinggi. Pemkab meminta Dinas Pertanian mengajukan penambahan kuota pupuk kepada Gubernur. Pasalnya setiap kabupaten memiliki kuota jatah pupuk masing-masing. (ag-infoblora)
