| (Foto: Dok. Prib Boma/KM) |
Opini, (KM). Aksi-aksi reaksioner memperhambat proses perjuangan rakyat dalam memajukan demokrasi dan keadilan sosial bagi rakyat.
Bela islam maupun bela NKRI hanya mematikan perjuangan rakyat dari setiap sektor yang sedang memperjuangan hak-haknya yang sedang dirampas untuk demi kepentingan para kaum burjorasi atas nama pembangunan bangsa yang tidak berpihak kepada rakyat.
Beberapa hari terakhir ini banyak informasih ramai dimedia sosial dengan akan adakannya deklarasi bela NKRI melawan radikalisme disetiap pulau indonesia yang tentunya dengan situasi itu disisi perlawanan rakyat akan dibungkam oleh aksi-aksi reaksioner ini.
Melawan radikalisme dipadangan rakyat kecil tentu melawan radikalisme ialah mereka yang mengacaukan dan mengacam kedaultan, politik dan pemerintahan tapi dipandangan penguasa radikalisme ialah rakyat yang melawan memperjuangkan demi mempertahan hak-hak hidupnya dari perampok tentu penguasa dan pemodal yang terus menguasai, merampas hak-hak rakyat atas nama pembangunan burjorasi yang tidak memajukan rakyat dalam proses pembangunan negara.
Penguasa dan kaum pemodal tentu mengambil kesempatan itu untuk mengamankan diri dengan cara memakai kaum reaksioner dan kaum elit untuk mengacaukan situasi negara tapi tentu kaum reaksioner maupun elit adalah rakyat sipil yang akan megadu domba hanya menambah persoalan dalam situasi itu rakyat kecil tentu membutuhkan kenyamanan baik keamanan maupun pelayanan pemerintahan untuk beraktivitas dengan aman dan baik.
Rakyat mencari keamanan pasti di aparat militer karena militer inilah yang terkomandoi pusat sampai di daerah-daerah pasti dukungan akan terus memberikan kepada militer dan disilah militer akan mendapatkan legistimasi dari rakyat dan pasti nanti akan didukung oleh peraturan yang mendukung militer serta melawan radikalisme di Indonesia dan disinilah militer akan berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan bagi militer menegakan dan yang memperjuangan hak-hak rakyat adalah musuh bagi rakyat atas nama kebijakan dan pembangunan dengan pembatasan nasionalisme yang sempit.
Maka dengan keterlibatan militer ini terus menguasai untuk mengamankan modal bagi militer maupun bagi kaum kapitalis itu tentu akan menghambat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidupnya dan menghambat proses pembangunan demokratik bagi rakyat Indonesia maupun rakyat Papua yang sedang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.
Kedepan praktek-praktek militerisme itu akan bebas aktif dan masif dikalangan rakyat yang sedang memperjuangan hak-haknya yang sedang dirampas dan ditindas dari para paguasa burjois serta kapitalisme global tentu semua itu militer adalah securitynya bagi kaum kapititalis lokal maupun global.
Maka, militerisme adalah musuh kita bersama yang harus dilawan dan didorong dalam gerakan rakyat untuk merebut hak demokrasi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
*) Penulis adalah Mahasiswa Papua dan aktifis AMP Komite Kota Semarang – Salatiga
Editor: Frans Pigai