Berita Metropolitan – Sekitar 750 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas (FSP-KEP) MBU KSPI Jawa Timur, akan melakukan aksi unjuk rasa, Senin (17/10/2016) mendatang.
Dalam giat tersebut, mereka akan 'meluruk' Gedung Grahadi Surabaya, dan meminta agar Gubernur Jawa Timur serta Pemerintah Pusat dapat menurunkan harga gas alam dan tarif listrik.
"Kami meminta kepada Pemkab Gresik, Pemprov Jatim, Pemerintah Pusat dan Menteri SDM agar menurunkan harga gas alam dan tarif listrik. Karena dengan mahalnya harga gas membuat kondisi sejumlah perusahaan semakin memperihatinkan. Banyak perusahaan yang akhirnya menunda gaji karyawan dan gulung tikar karena mahalnya harga gas alam dan tarif listrik," ungkap Ketua FSP KEP MBU KSPI Gresik, Sunandar, Jumat (14/10/2016).
Sunandar memaparkan, Indonesia mempunyai lahan, sarana dan minyak, namun harga gas nya lebih tinggi dibandingkan negara lain atau se-Asean. Padahal negara tetangga mendapatkan gas tersebut dari Indonesia. Ia mencontohkan, harga gas di Malaysia US$ 5 per MMBTU, Singapura US$ 4 per MMBTU, sedangkan Indonesia sekitar US$ 9 per MMBTU.
"Tidak etis, sebagai pengelola gas, tapi harga gas di Indonesia sangat tinggi di banding negara tetangga," cetus Sunandar.
Sunandar berharap, pemerintah provinsi Jatim, mau menggunakan keramik, genting dan lain sebagainya yang merupakan produksi dari perusahaan di Jawa Timur. Jika hal itu bisa dilakukan, perusahaan yang hendak PHK maupun gulung tikar bisa bergairah lagi.
Lebih lanjut Sunandar mengungkapkan, selain menuntut gas alam dan tarif listrik, buruh juga meminta kepada BPJS Kesehatan supaya betul-betul komitmen dan konsisten dalam menangani pasien BPJS yang sedang di rawat di Rumah Sakit.
"BPJS sebagai penanggung jawab kesehatan, jangan sampai menghambat karyawan yang mempunyai BPJS. Artinya, fasiitu jauh apa yang diharapkan. Seperti sarana dan prasarana di Rumah Sakit di tambah, tidak ada lagi alasan kamar penuh. Kami juga minta Dinas Kesehatan agar tidak tinggal diam apabila BPJS melakukan diskriminasi dengan pasien BPJS atau pasien umum," imbuhnya.
Sunandar menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Harus memperhatikan jalan yang berlubang dan rusak. Pasalnya, banyak jalan berlubang di daerah industri maupun jalan provinsi. Hal itu kerap kali menjadi pemicu kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia.
"Kami juga menolak upah murah dan meminta kepada pemerintah untuk menetapkan UMK sebesar 3,7 juta dan UMSK sektor 1 sebesar 9 % ,sektor II sebesar 7 %, sektor III sebesar 5 %. Jika beberapa tuntutan kami ini tidak ada perhatian dari pemerintah, maka kami akan terus menerus melakukan aksi unjuk rasa. Kami memohon ijin kepada masyarakat Jawa Timur bahwa Senin depan KEP KSPI akan melakukan aksi, dan kami akan berangkat dengan tertib serta tidak menganggu pengguna jalan lain," tukas Sunandar. [lid]
Related Posts :
Pantau PPDB Di Kabupaten Nias, Kepala UPT Gunungsitoli Disdik Propsu Kunjungi 6 Sekolah- Di Siberia Warga Menganggap Gadis Ini adalah Monster
- IKA Unidar Ambon di Malteng Minta Pengadilan Eksekusi Aset yang Diklaim YPDM
- Aneh, Presiden di Negara Ini Minta Rakyatnya Bekerja Sambil Bugil
- Jaksa Agung sebutkan Hary Tanoe tersangka