Berita Metropolitan – Ratusan mahasiswa dari beberapa universitas di Sumatera Barat menggelar aksi penyampaian aspirasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Kamis (20/10/2016).
Dalam aksi para mahasiswa menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintahan Jokowi-JK yang sudah menjabat selama dua tahun.
Hal pertama yang dituntut oleh mahasiswa 5 universitas yakni Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Andalas (UNAND), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, STIM, Universitas AKBP dan STKIP Azkia tersebut meminta agar pemerintah menindak tegas para mafia Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut).
"Hal tersebut harus ditindak lanjuti secepatnya karena telah merusak ekosistem, seharusnya para mafia itu ditindak tegas dan secepatnya," ujar koordinator lapangan demo tersebut, Muhammad Ali Sabri.
Hal kedua yang dituntut menolak kebijakan pemerintah tentang reklamasi Teluk Benoa dan Teluk Jakarta yang notabene berdampak kepada kehidupan nelayan dan ekosistem laut. Hal ketiga adalah mereka menolak tax amnesti yang tidak pro rakyat dan hanya menguntungkan segelintir kalangan kecil saja.
"Tax Amnesti tidak berdampak kepada rakyat dan kebijakan tersebut tidak menguntungkan rakyat," lanjutnya.
Hal keempat adalah meminta agar pemerintah segera mencabut hukum kebiri dan menyelesaikan akar permasalahan kejahatan seksual yang marak terjadi di Indonesia. "Hukum itu jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujar demonstran lainnya.
Menanggapi para mahasiswa, ketua DPRD Sumatera Barat, Hendra Irwan Rahim mengatakan bahwa pihaknya telah membuat sebuah surat yang akan diberikan ke pusat untuk diproses. "Kita sudah tanggapi permintaan mahasiswa ini dan telah langsung akan mengirim pernyataan tersebut ke pusat," ujar Hendra. (KP)