DPRD Simalungun 'Impoten', JR Saragih Bangun Rumah Dinas Dan Rehab Kantor Bupati Milyaran Tanpa Ketok Palu, 'Dasar Kebal Hukum'

HorasSumutNews.com - Berita JR Saragih 'Kebal Hukum' Terkini Terbaru Hari Ini -  Rencana pembangunan rumah dinas dan Rehab kantor bupati tidak ada dalam Rencana Pembangunan TA.2016 dengan tiba tiba pembangunan dilaksanakan , DPRD Simalungun kayaknya Boneka JR yg bisa diatur , ini jelas dapat kita ketahui dengan berjalannya pembangunan TA 2016 , tiba tiba ide JR membangun Rumah Dinas , SKPD Tarukim dengan sigap Siap Pak JR Kita buat, ketakutan Kerena Perintah JR Tidak bisa ditolak atau diberikan saran ibarat Titah Raja .

Setelah pembangunan tersebut mendapat sorotan publik tiba tiba dimasukkan dalam Rencana Umum kegiatan LPSE simalungun TA 2016 dengan Tanpa tender tapi dengan Swakelola, Pemberitaan media Online mendapat sorotan panas akan tetapi pada media cetak dingin dingin saja sepertinya telah disusupi untuk tidak menyorotinya, pembangunan tersebut lagi lagi mendapat sorotan masyakat simalungun selain itu pelaksanaan pembangunannya tidak membuat Plank Papan Pengumuman Pembangunan.

Pembangunan Rumah Dinas Bupati Simalungun menelan anggaran Rp 8,7 Miliar. Anggaran tersebut dinilai paling tinggi untuk pembangunan rumah dinas kepala daerah se Indonesia.

Disaat berbagai tempat butuh pembangunan, Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM membuat rekor baru di bawah pemerintahannya. Rumah Dinas (Rumdis) yang bakalan ditempati orang nomor satu di Kabupaten Simalungun ini tercatat sebagai Rumah Dinas termahal di seluruh Indonesia. 

Menurut pengamatan Lisbon Siahaan, pembangunan Rumdis menelan anggaran Rp. 8,7 milliar tersebut merupakan pemborosan anggaran. Pasalnya, masih ada rumah dinas (Rumdis) lama yang kini di sulap menjadi kantor Dinas Pendidikan. 

Padahal, Rumah tersebut juga dilengkapi landasan Helikopter, tempat pesawat JR Saragih pernah parkir. "Bupati Simalungun DR JR Saragih SH MM itu taunya buang- buang anggaran, sudah ada rumah Dinas Bupati yang lama, dibangun kembali yang baru, proyek pembangunan Rumdis yang baru ini, tidak ada dianggarkan di APBD tahun 2016 ini, Tapi bisa berjalan pembangunan nya, apa pake dana siluman, sehingga ini juga proyek siluman,"ucapnya.

Mengetahui kinerjanya mendapat sorotan publik, Plt Kepala Dinas  Tata Ruang dan Permukiman (Tarukim), Benni Saragih memilih jarang masuk kantor. Begitu juga dengan  Jamahean Purba, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak berada di kantornya. Keduanya, kemungkinan sama- sama memilih bungkam akan kinerja yang sedang menjadi bahan pergunjingan dan temuan itu.(Source: SNT)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: