http://ift.tt/20kt43r - Berita Terkini Terbaru Hari Ini - Badan Musyawarah (Bamus) dan pimpinan DPRD Simalungun direncanakan menggelar rapat penjadwalan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Simalungun 2015 masa jabatan R Saragih. Dewan pun berencana mengungkap kebobrokan pengelolaan keuangan pemerintah di era kepemimpinan JR Saragih.
SIMALUNGUN,JAM 11.30 WIB
Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Simalungun, Rospita Sitorus, Sekira jam 12.20 wib. Meski politisi PDI Perjuangan itu mengaku belum membolak-balik lembaran LKPJ Bupati 2015, dirinya melihat ada sejumlah anggaran yang terindikasi bermasalah dan berimbas kepada pengelolaan keuangan Tahun Anggaran (TA) 2016.
"Saya belum baca draf LKPJ itu. Tapi kalau kita cermati dan sudah jadi masalah, pengeluaran lebih besar dari pendapatan atau lebih besar pasak dari tiang," papar Rospita tanpa merinci nomenklatur mana yang perlu perhatian khusus tersebut. Namun, dari berbagai masalah yang telah mencuat selama ini, salah satunya terkait dengan honor atau gaji Pangulu (kepala desa) yang menunggak sejak Oktober-Desember 2015. Kemudian, buruknya pengelolaan keuangan khusus untuk Pangulu tahun 2015 itu dikatakan menjadi salah satu efek yang berimbas pada tahun 2016. Sehingga, mulai Januari sampai Mei, pangulu belum juga menerima honor.
"Nantilah kita bahas draf LKPJ Bupati 2015 itu setelah Banmus menetapkan jadwal. Biasanya, setelah jadwal ditentukan akan dibentuk Panitia Kerja, di situlah terungkap berbagai indikasi masalah," jelas Rospita menyinggung proses pembahasan LKPJ.
Usut Gaji Pangulu
Kalau sejumlah anggota dewan menilai pembahasan LKPJ Bupati 2015 akan membongkar kebobrokan selama ini, para pangulu malah mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemkab 2015 membuat mereka risau. Bukan hanya belum gajian sampai tujuh bulan. Tetapi, ada lagi sejumlah anggaran yang belum dibayar. Misalnya pencairan dana ADD sebesar 20 persen tahun 2015.
Kalau sejumlah anggota dewan menilai pembahasan LKPJ Bupati 2015 akan membongkar kebobrokan selama ini, para pangulu malah mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Pemkab 2015 membuat mereka risau. Bukan hanya belum gajian sampai tujuh bulan. Tetapi, ada lagi sejumlah anggaran yang belum dibayar. Misalnya pencairan dana ADD sebesar 20 persen tahun 2015.
"Para pangulu jelas sangat risau, apalagi 70 persen sudah diganti karena habis priode. Tapi, karena gaji pangulu yang sudah dianggarkan entah dikemanakan dan begitu juga sisa pembayaran ADD tak kunjung cair, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perlu melakukan audit khsusus," kata Suhardi Pangulu Dolok Hataran Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sekira jam 14.30 wib.
Selain mempertanyakan kinerja BPK, Pangulu yang masa jabatannya selesai 2019 itu juga mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD Simalungun. Masalahnya, sampai tujuh bulan tidak gajian, belum ada statemen atau desakan kepada Pemkab agar membayar hak para pangulu.
"Kalau dihitung, gaji dan tunjangan per bulan Rp 3 juta, dikalikan tujuh bulan yang belum dibayar. Terus dikalikan lagi dengan 386 Pangulu se kabupaten Simalungun, jumlahnya sangat fantastis dan itu perlu diusut," ungkap Suhardi menyatakan siap memberi keterangan bila dibutuhkan BPK.
Pada kesempatan berbeda, anggota DPRD Simalungun Bernhard Damanik mengatakan bahwa soal gaji Pangulu sebenarnya pernah dipertanyakan dewan kepada Pemkab Simalungun. Alasannya belum dibayarkan karena realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) tidak sesuai target.
"Keuangan pemkab Simalungun 2015 sangat kacau. Selain ada sejumlah nomenklatur yang bermasalah, juga terjadi devisit sekitar Rp 200 miliar," kata Bernhard Damanik seraya mengatakan untuk menanggulangi gaji pangulu yang tertunggak itu, maka ditampung dalam APBD Simalungun 2016.
Sementara, tahun 2016, pangulu belum juga menerima gaji sejak Januari sampai Mei 2016. "Buruknya pengelolaan keuangan 2015 berimbas ke tahun 2016. Inilah kalau besar pasak dari tiang," kata Bernhard. Sayangnya tunggakan gaji para pangulu belum bisa dikonfirmasi kepada Kepala Badan Pemerintahan Nagori (BPMN) Pemkab Simalungun, Imman Nainggolan karena. Pasalnya telepon seluler pejabat yang membidangi soal administrasi pemerintahan desa itu tak kunjung aktif.(HS)
Related Posts :
Siram Air ke Wajah Partner Bisnis, Putri Bungsu CEO Korean Air Dinonaktifkan dari Jabatan
Cerita Selviana, Dibohongi dan Nyaris Terbunuh di Ketang
Operator Telekomunikasi Nonaktifkan Kartu Yang Registrasinya Tak Sah
Warga Dukung Program Prona Dilanjutkan
Dianggarkan Rp 80 Miliar di APBN, Bandara Ngloram Ditarget Beroperasi Akhir 2020